penyelesaian perselisihan surat perjanjian borongan SPB

Pelaksanaan proyek konstruksi bangunan itu melibatkan banyak pihak dari mulai pemilik, supplier, pemborong atau kontraktor, tenaga kerja, pemerintahan, dan yang lainya. Setiap pihak punya kepentingan, pemahaman, serta kondisi masing-masing sehingga terkadang bisa menimbulkan perselisihan.

Contohnya pada pekerjaan plafond gedung yang pemborongnya arsitekturnya dikejar target penyelesaian agar bisa selesai sesuai kontrak dan mendapatkan pembayaran.

Namun diatas plafond tersebut terdapat instalasi pemipaan, mekanikal elektrikal yang bisa jadi perupakan borongan subkontraktor lain.

Nah ketika plafond sudah selesai dibuat, adakalanya pemborong mekanikal elektrikal terpaksa melubangi kembali karena ada pekerjaan yang harus dilakukan diatasnya. Jika hal ini tidak diatur dengan baik dalam perjanjian borongan maka bisa menyebabkan perselisihan.

Begitu juga dengan item pekerjaan lainya yang juga berpotensi terjadi perselisihan.

Hal ini perlu diantisipasi sebelum pekerjaan proyek dimulai dengan cara mencantumkan pasal penyelesaian perselisihan pada surat perjanjian borongan SPB.

 

penyelesaian perselisihan

penyelesaian perselisihan

Pasal 21

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

21.1. Setiap perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

21.2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak dimulainya  acara  musyawarah,  kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut menurut   Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut Peraturan tersebut.

21.3. Putusan arbiter merupakan putusan terakhir dan mengikat kedua belah pihak, dan kedua belah pihak sepakat meniadakan hak  mengajukan  upaya hukum apapun ke Pengadilan manapun sehubungan dengan putusan tersebut.

21.4. Biaya untuk penyelesaian perselisihan dan pembebanannya akan  ditentukan  atas dasar putusan arbiter  tersebut dan Peraturan Prosedur BANI.

  • PIHAK PERTAMA berhak memerintahkan PIHAK KEDUA untuk tetap melaksanakan Pekerjaan DEWATERING GEDUNG SEMUT dan menjaga  kemajuannya selama berlangsungnya proses arbitrase.

21.6.  Dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan arbitrase dengan Pemberi Tugas  atau  pihak  lain mengenai  hal-hal  yang  berkaitan dengan Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyiapkan dan mengajukan bukti-bukti untuk kepentingan PIHAK PERTAMA, dan dengan ini PIHAK KEDUA mengikatkan dan menundukkan dirinya kepada keputusan arbitrase seperti halnya PIHAK PERTAMA terikat oleh keputusan tersebut.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.