Pasal resiko proyek dalam surat perjanjian borongan

Berprofesi sebagai pemborong atau kontraktor itu ada resiko mengalami kerugian atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan sehingga tidak lagi mendapat keuntungan seperti apa yang tadinya direncanakan. beberapa hal bisa menjadi penyebab kegagalan tersebut, misalnya hasil pekerjaan mengalami kemusnahan. namun ada jenis resiko tertentu yang tidak bisa dibebankan kepada pemborong, misalnya karena faktor keadaan memaksa/force majeure, atau kesalahan akibat pihak pertama. nah.. agar hal-hal tersebut bisa diatur dengan baik, maka perlu dibuatkan kesepakatan tertulis berupa pasal resiko proyek dalam surat perjanjian borongan. contohnya bisa dibuat seperti ini.

contoh isi pasal resiko proyek dalam surat perjanjian borongan

1. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA musnah dengan cara  apapun (selain  karena Keadaan Memaksa atau karena sebab  tersebut pada  ayat  3 pasal ini) sebelum  diserahkan  kepada  PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul akibat kelalaian PIHAK KEDUA.
2. Jika  hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau  seluruhnya musnah di luar kesalahan kedua belah pihak (akibat  Keadaan  Memaksa  tersebut  dalam Pasal “keadaan memaksa/force majeure” Perjanjian  ini)  sebelum pekerjaan  diserahkan kepada PIHAK PERTAMA pada waktu  yang ditentukan   berdasarkan  Perjanjian  ini,  maka    berlaku ketentuan pasal “keadaan memaksa/force majeure”  Perjanjian ini.
3. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA sebagian atau seluruhnya musnah  disebabkan  karena  kelalaian  PIHAK  PERTAMA  atau orang/pihak  yang  dipekerjakan oleh  PIHAK  PERTAMA,  maka segala kerugian yang timbul ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
4. Jika pada waktu pelaksanaan terjadi kemacetan yang diakibatkan tidak masuknya atau tidak tersedianya bahan, alat karena semata-mata kesalahan PIHAK KEDUA, maka segala risiko akibat kemacetan pekerjaan   tersebut   menjadi tanggung-jawab PIHAK KEDUA.
5. Segala  persoalan  dan tuntutan para  tenaga  kerja  maupun pihak yang diberi tugas oleh  PIHAK KEDUA menjadi beban dan tanggung  jawab penuh PIHAK KEDUA dan oleh karenanya  PIHAK KEDUA  membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan  para tenaga kerja dan subkontraktor  PIHAK KEDUA yang  berkenaan dengan  pelaksanaan  pekerjaan yang  bersangkutan  baik  di dalam maupun di luar Pengadilan.
6. Bilamana PIHAK KEDUA selama melaksanakan Pekerjaan Pondasi rumah semut  menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga (pihak-pihak yang tidak ada  sangkut pautnya dalam Perjanjian ini), maka segala kerugian ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

Jadi jelas sudah pasalnya sebagai dasar untuk menentukan pihak mana yang wajib bertanggung jawab ketika resiko proyek itu terjadi, berikutnya kita bahas tentang pasal asuransi dan pengakhiran perjanjian proyek, semoga bermanfaat 🙂