Pasal Penyelesaian perselisihan surat perjanjian borongan SPB

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian proyek masing-masing punya kepentingan yang ada kalanya berpotensi terjadi benturan sehingga timbulah perselisihan, misalnya pemborong merasa berhak mendapat bayaran lebih, sedangkan owner merasa sudah memberikan pembayaran sesuai kewajibanya. Agar setiap perselisihan proyek bisa diselesaikan dengan baik, maka perlu dibuatlah perjanjian dari awal berupa pasal penyelesaian perselisihan surat perjanjian borongan (SPB), misalnya dibuat sebagai berikut.

Contoh isi pasal perselisihan pada surat perjanjian borongan

1. Setiap  perselisihan yang terjadi antara kedua belah  pihak  sehubungan   dengan  Perjanjian  ini  pada  dasarnya   akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika   perselisihan   tidak   dapat   diselesaikan   secara musyawarah, dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak dimulainya  acara  musyawarah,  kedua belah  pihak  sepakat  untuk menyelesaikan   perselisihan  tersebut  menurut   Peraturan Prosedur  Badan  Arbitrase Nasional Indonesia  (BANI)  oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut Peraturan tersebut.
3. Putusan  arbiter  merupakan putusan terakhir  dan  mengikat kedua belah pihak, dan kedua belah pihak sepakat meniadakan hak  mengajukan  upaya hukum apapun ke  Pengadilan  manapun sehubungan dengan putusan tersebut.
4. Biaya untuk penyelesaian perselisihan dan pembebanannya akan  ditentukan  atas dasar putusan arbiter  tersebut  dan Peraturan Prosedur BANI.
5. PIHAK PERTAMA berhak memerintahkan PIHAK KEDUA untuk  tetap melaksanakan Pekerjaan Pondasi rumah semut dan menjaga  kemajuannya selama berlangsungnya proses arbitrase.
6. Dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan arbitrase dengan  Pemberi Tugas  atau  pihak  lain mengenai  hal-hal  yang  berkaitan dengan Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban  untuk menyiapkan  dan  mengajukan bukti-bukti  untuk  kepentingan PIHAK  PERTAMA, dan dengan ini PIHAK KEDUA mengikatkan  dan menundukkan  dirinya  kepada  keputusan  arbitrase  seperti halnya PIHAK PERTAMA terikat oleh keputusan tersebut.

Jadi jelas sudah pasalnya yang mengatur bagaimana proses penyelesaian ketika terjadi perselisihan, langkah pertama ditempuh secara musyawarah mufakat, namun apabila itu belum cukup untuk menyelesaikan masalah setelah 30 hari maka bisa dilanjutkan ke badan arbitrase nasional indonesia (BANI), namun selama menunggu putusan BANI pekerjaan bisa tetap diperintahkan oleh owner agar tetap dilaksanakan oleh kontraktor. dalam pasal ini yang dimaksud pihak pertama adalah main kontraktor, jadi ia juga berpotensi mengalami perselisihan dengan pemilik bangunan, sehingga subkontraktor diwajibkan menyiapkan data-data yang diperlukan apabila perselisihan itu terjadi.