Pemerintah Indonesia meluncurkan 79 proyek infrastruktur berskala besar tahun ini. Proyek-proyek itu dituangkan dalam Buku Rencana Proyek atau Project Plan Book 2011.
Total investasi keseluruhan proyek yang ditawarkan dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership itu sebesar US$53,4 miliar atau sekitar Rp456,41 triliun.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana, mengatakan, dari 79 proyek itu, sebanyak 13 di antaranya merupakan proyek baru senilai US$27,52 miliar atau sekitar Rp234,4 triliun.
“Inti pembangunan infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta ini adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif, khususnya dalam menarik minat swasta membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujar Armida di kantornya, Jakarta, Kamis 9 Juni 2011.
Armida menambahkan, infrastruktur menjadi faktor utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Tahun ini, pemerintah bertekad untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, menilai keterlibatan swasta dalam sejumlah proyek infrastruktur hanya akan berhasil jika pemerintah menjamin kepastian hukum.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Selain kepastian hukum, juga pembebasan lahan,” kata Sofjan kepada VIVAnews.com, kemarin.
Kendala pembebasan lahan yang sering ditemukan dalam setiap proyek infrastruktur itu, dia menjelaskan, dapat menghambat masuknya perusahaan swasta. “Bukan lalu kami pesimis, tapi memang persoalan itu yang masih jadi hambatan,” tuturnya.
Armida melanjutkan, Buku Rencana Proyek 2011 tersebut memiliki tiga fungsi utama.
Pertama, merencanakan proyek-proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta yang di dalamnya akan bersinergi dengan kebijakan-kebijakan nasional dan alokasi belanja.
Kedua, menginformasikan kepada kalangan swasta tentang persiapan proyek infrastruktur, inisiasi proyek-proyek baru, dan tender proyek siap jual dari berbagai negara. Ketiga, memonitor perencanaan dan pembangunan proyek-proyek infrastruktur.
“Dalam skema proyek kerja sama pemerintah dan swasta itu ada tiga kategori, yaitu proyek siap ditawarkan, proyek prioritas, dan proyek potensial,” kata Armida.
Proyek siap ditawarkan sebanyak 13 proyek senilai US$27,52 miliar. Sedangkan proyek prioritas sebanyak 21 proyek dengan nilai US$10,38 miliar (Rp88,4 triliun) dan 45 proyek potensial senilai US$15,5 miliar (Rp132 triliun).
Selain itu, ada juga 16 proyek kerja sama yang sedang dan akan transaksi pada 2011 dengan nilai US$32,33 miliar (Rp274,5 triliun).
Seluruh proyek yang ditawarkan dalam skema itu diharapkan dapat menjadi penghubung bagi pemerintah dan swasta guna membangun sektor infrastruktur di Indonesia. Apalagi, sistem administrasi dan organisasi skema kerja sama pemerintah dan swasta itu juga melibatkan tiga institusi pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Bappenas.
Proyek Pembangunan:
Berikut ini beberapa proyek yang nilai investasinya di atas Rp 1 triliun:
proyek pembangunan Kawasan Industri Kelapa Sawit Sei Mangke, yang akan dilaksanakan oleh PT Perkebunan Nusantara III, berlokasi di Sei Mangke, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Nilai investasi Rp2,5 triliun dimulai tahun ini dan diperkirakan selesai 2014.
proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Peusangan 1 dan 2 (2×44 MW) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang terletak di Takengon, Ibukota Kabupaten Aceh Tengah di dataran tinggi Gayo. Proyek ini rencananya akan dibiayai oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan estimasi biaya Rp1,53 triliun.
proyek pembangunan pabrik baja modern yang merupakan joint operation antara PT Krakatau Steel dan POSCO, Korea Selatan. Investasi senilai Rp60 triliun untuk dua tahap.
proyek Floating Storage and Regasification Unit Jawa Barat. Nilai proyek Rp59 triliun.
proyek perluasan pabrik stamping, engine, casting, dan assembling kendaraan bermotor oleh PT Astra Daihatsu Motor berlokasi di Kawasan Industri Surya Cipta Karawang. Nilai investasi Rp2,4 triliun dengan produksi pertama mulai beroperasi pada 2014.
proyek jalan bebas hambatan Tanjung Priok seksi E2 dan NS yang berlokasi di Jakarta. Proyek ini dibiayai oleh Japan Bank for International Cooperation, pemerintah pusat, pemda, PT Angkasa Pura, dan PT Jasa Marga Tbk dengan nilai investasi Rp1,6 triliun.
proyek Chemical Grad Alumunium berlokasi di Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat sebagai rangkaian terakhir. Pelaksana proyek ini adalah PT Aneka Tambang Tbk yang diperkirakan selesai 2013 dengan nilai investasi Rp4,3 triliun.
proyek perluasan pembangunan bandara internasional Ngurah Rai dengan sumber dana oleh BUMN dengan nilai proyek Rp1,94 triliun. Dan pembangunan proyek jalan raya dari Merauke-Waropko sepanjang 600 kilometer dengan nilai investasi Rp1,2 triliun.
proyek pertambahan dan pengolahan nikel serta kobal dengan tenaga hidrometalurgi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, di Provinsi Maluku Utara. Proyek ini didanai oleh PT Weda Bay Nickel senilai Rp50 triliun. Diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 2.500-3.000 orang saat operasi.
