24 Mei 2011, Lelang gedung baru DPR dibatalkan, berikut ini beberapa media yang mengungkapkan tentang pembatalan lelang tersebut:
Liputan 6. SCTV
Jakarta: Ketua DPR Marzuki Alie akhirnya membatalkan proses tender pembangunan gedung baru DPR yang sedang berlangsung. Hal ini terjadi saat DPR sedang melakukan kajian rapat Badan Urusan Rumah Tangga dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.
Marzuki mengungkapkan, DPR terpaksa membatalkan proses tender pembangunan gedung baru DPR yang sedang berlangsung karena menduga adanya “kenakalan” yang dilakukan oleh tim teknis Kementerian Pekerjaan Umum yang dianggap terus mengurangi jumlah lantai gedung baru. Sebelumnya disepakati 33 lantai kemudian turun menjadi 26 lantai.
Selain itu, desain gedung yang sebelumnya berbentuk huruf U terbalik juga terancam batal dan akan didesain ulang. Akibat pembatalan ini diperkirakan sekitar Rp 14 miliar yang digunakan untuk melakukan proses desain gedung dan prakualifikasi tender terbuang percuma. (YUS)
sumber: berita.liputan6.com
Tempo Interaktif , Nasional
Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Anung, mengungkapkan, rencana pembangunan gedung baru DPR untuk sementara dibekukan. Pembekuan ini dilakukan dengan alasan masih banyaknya persoalan dan kritik dari masyarakat. “Karena masih banyak persoalan sehingga dibekukan dulu,” kata Pramono usai acara diskusi “Kembalikan DPR Kepada Rakyat” di Jakarta, Selasa 24 Mei 2011.
Pramono mengatakan persoalan yang masih mengganjal adalah menyangkut desain dan rencana pembangunan gedung baru dewan. Mengacu pada temuan-temuan yang disampaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, menurut dia, perlu dilakukan banyak perbaikan. Oleh sebab itu, rencana pembangunan gedung DPR pun harus dikaji ulang.
Menurut Pramono, kemungkinan besar proyek pembangunan gedung DPR itu tidak dilakukan tahun ini, tetapi tahun depan atau dua tahun mendatang. “Saya sendiri bilang ke DPR, sudahlah biar saja urusan gedung ini nanti diselesaikan oleh anggota DPR yang sudah beres kinerjanya,” kata dia. Sebelumnya, Kementerian PU merekomendasikan adanya perubahan dalam desain awal gedung baru dewan. Awalnya, gedung baru akan dibangun dengan 36 lantai berbentuk huruf “U” terbalik dengan anggaran Rp 1,136 triliun. Akibat desakan masyarakat yang menilai gedung seperti ini terlalu mewah dan memboroskan anggaran, DPR lantas meminta Kementerian PU mengkaji ulang desain dan anggaran gedung. Kementerian PU akhirnya mengeluarkan rekomendasi anggaran pembangunan gedung baru DPR dipangkas menjadi Rp 777 miliar. Jumlah lantainya juga dipangkas dari 36 menjadi 26 lantai. KARTIKA CANDRA
sumber : Tempointeraktif.com
Padang Ekspres
Padek—Pembangunan gedung DPR nampaknya tidak akan terealisasi dalam waktu dekat. Pascapertemuan pimpinan DPR, Badan Urusan Rumah Tangga dengan Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, diputuskan bahwa seluruh perencanaan gedung baru distop untuk dibahas ulang.
”Kita lakukan lagi pembahasan, termasuk seluruh tender distop,” kata Marzuki Alie, Ketua DPR sekaligus Ketua BURT dalam keterangan pers di gedung DPR, usai rapat tertutup dengan Menteri PU, kemarin. Menurut Marzuki, diundangnya Menteri PU dalam rapat bersama BURT dimaksudkan untuk melakukan konfirmasi ulang terkait hasil kajian gedung baru DPR. Seperti diketahui, Kementerian PU telah mematok anggaran gedung baru DPR sebesar Rp777 miliar untuk 26 lantai. Teknis dari perubahan itu tidak pernah diketahui anggota dewan.
”Sejak kajian awal 27 lantai, menjadi 36 lantai sampai sekarang, perubahan itu tidak dipahami anggota dewan sebagai politisi,” ujarnya memberi ilustrasi. Mulai dari standar ruangan, standar bangunan, hingga harga bangunan, Marzuki menyatakan, DPR tidak pernah terlibat. Yang menghitung selama ini adalah tim teknis bersama konsultan yang telah ditetapkan DPR.
”Dengan melakukan konsultasi ke PU, kami ingin tahu apakah standar bangunan dan interior itu mahal, murah, atau sesuai,” jelasnya. Ternyata, bukan masukan itu yang didapat. Marzuki menyatakan, Kementerian PU kemudian langsung melakukan audit dan mendapatkan nominal anggaran yang selama ini sudah disebutkan. ”Dulu kami menggagas 36 lantai, Nusantara I tetap terpakai, sekarang 26 lantai juga menggunakan Nusantara I, ini ada yang aneh,” kata Marzuki.
Marzuki menyatakan, kajian atas gedung baru DPR berdasarkan keputusan Kementrian PU akan dilakukan. Tidak menutup kemungkinan, desain gedung yang juga menutup kontroversi juga akan dibahas ulang. ”Saat ini, Rp777 miliar itu masih memakai desain lama (desain U terbalik, red),” ujarnya.
Di tempat yang sama, Menteri PU menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan lembaganya sudah menyangkut seluruh teknis. Penghitungan yang dilakukan PU adalah menetapkan berapa jumlah personel yang menghuni gedung. ”Kami hitung berapa jumlah anggota DPR, bersama staf ahli,” kata Djoko.
Tak luput, PU juga menghitung kebutuhan ruang fraksi, ruang rapat, dan ruang penunjang lain. ”Hasilnya, dijumlah semua ketemu sekian,” ujarnya. Penghitungan PU, kata Djoko, juga dengan memaksimalkan gedung Nusantara I. Catatan di sini, gedung 26 lantai yang baru berdasarkan perkiraan PU mampu menampung seluruh anggota. ”Dengan perhitungan itu cukup.
Sisanya di gedung lama,” jelasnya. Terkait desain, Djoko membenarkan jika penghitungan PU menggunakan desain U terbalik. Namun, bisa saja dilakukan redesain gedung. ”Kami kalau mau desain ulang silakan. Selain masalah teknis, juga selera. Itu hak prerogatif yang memiliki gedung,” tandasnya.
sumber: padangekspres.co.id
