ganti rugi kelambatan surat perjanjian borongan SPB

Waktu pelaksanaan proyek konstruksi bangunan ditentukan selama sekian hari yang telah disepakati secara tertulis antara pemborong dan owner.

Tanggal kapan dimulai dan akan selesainya juga telah ditetapkan yang harus dipatuhi oleh kontraktor.

Jika terlambat melewati tanggal batas waktu pelaksanaan maka pemborong berkewajiban untuk membayar ganti rugi akibat keterlambatan penyelesaian pembangunan.

Dalam hal kelambatan proyek ini rawan terjadi konflik antara owner dan kontraktor apabila sebelumnya tidak dijelaskan dengan baik dalam surat perjanjian borongan.

Oleh karena itu sangat penting untuk dibuatkan pasal khusus yang membahas ganti rugi kelambatan proyek sehingga jelas apa saja kewajiban serta hak masing-masing pihak terkait perkara ini, contohnya adalah seperti ini.

 

ganti rugi kelambatan

ganti rugi kelambatan

Pasal 17

GANTI-RUGI KELAMBATAN

17.1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan DEWATERING GEDUNG SEMUT sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib membayar kepada PIHAK PERTAMA ganti rugi kelambatan sebesar 1 O/oo  (satu permil) dari harga borongan perhari kelambatan dengan  batas maksimum 5 %.

17.2. Untuk pembayaran ganti-rugi  kelambatan, PIHAK PERTAMA berhak  memotong  sejumlah ganti-rugi  kelambatan  tersebut dari pembayaran angsuran berikutnya yang menjadi hak PIHAK KEDUA.

 

Dari pasal tersebut bisa kita pahami beberapa inti dari isinya yaitu

  1. Pihak kedua wajib membayar denda jika proyek terlambat dari batas akhir tanggal kontrak
  2. Denda keterlambatan sebesar saty per mil dari harga borongan perhari dengan batas maksimal 5%.
  3. Pihak pertama berhak memotong pembayaran pihak kedua sebagai biaya denda keterlambatan.

 

Dengan adanya pasal ganti rugi ketelmabatan tersebut maka kontraktor sebagai pihak kedua menjadi termotivasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan sebelum batas akhir tanggal penyelesaian.

Segala daya dan upaya bisa dilakukan untuk mewujudkan target ini, seperti penambahan tenaga kerja, percepatan penyediaan material bangunan, peningkatan kapasitas alat kerja, penggunaan metode kerja terbaik, dan yang lainya.

Namun demikian pihak kontraktor tetap bisa terhindar dari denda ini apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) yang tidak memungkinan dilaksanakanya pekerjaan sesuai waktu kontrak, misalnya terjadi bencana alam, huru hara, adanya kebijakan pemerintah dan sejenisnya.

Tags:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.