Surat perjanjian borongan SPB antara main kontraktor dengan sub kontraktor

Dalam dunia proyek kontruksi itu biasa terjadi yang namanya pekerjaan diborongkan lagi oleh kontraktor, terutama untuk proyek skala besar seperti gedung bertingkat tinggi, jalan raya, dermaga, dan sejenisnya. pihak yang memborong ulang tersebut dinamakan sebagai sub kontraktor yang rata-rata punya spesialiasi untuk lingkup pekerjaan tertentu saja, misalnya pembesian, listrik, mekanikal elektrikal dan lain-lain. nah.. agar pelaksanaan pemborongan ulang tersebut dapat berjalan tertib baik dari segi pelaksanaan, waktu penyelesaian maupun pembayaran, maka perlu dibuatlah kontrak kerja. disini kita berikan contoh isi pasal-pasal yang ada dalam surat perjanjian borongan SPB antara main kontraktor dengan sub kontraktor.

 

Kontrak kerja yang baik hendaknya berisi informasi selengkap mungkin yang menjelaskan hak serta kewajiban kedua belah pihak, berikut contohnya.

surat perjanjian borongan

surat perjanjian borongan

isi pasal-pasal dalam surat perjanjian borongan (SPB)

  1. Informasi pihak-pihak yang melakukan perjanjian.
  2. Maksud dan tujuan.
  3. Lingkup pekerjaan.
  4. Dasar pelaksanaan pekerjaan.
  5. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
  6. Bagan kemajuan pekerjaan.
  7. Jaminan pelaksanaan.
  8. Harga borongan.
  9. Kenaikan harga.
  10. Cara pembayaran.
  11. Bahan dan alat.
  12. Pelaksanaan pekerjaan.
  13. Pimpinan pelaksana dan anggota pimpinan pelaksana.
  14. Safety dan House keeping.
  15. Penyerahan pertama pekerjaan.
  16. Masa pemeliharaan.
  17. Laporan dan dokumentasi.
  18. Pekerjaan tambah atau kurang.
  19. Ganti rugi keterlambatan.
  20. Keadaan memaksa (Force Majeure).
  21. Resiko.
  22. Asuransi.
  23. Pengakhiran perjanjian.
  24. Penyelesaian perselisihan.
  25. Perjanjian tambahan.
  26. Tanda tanggan diatas materai pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Masing-masing item tersebut dijelaskan lagi secara rinci, misalnya dalam pasal lingkup pekerjaan didalamnya ada informasi tentang jenis pekerjaan apa yang diborongkan, disertai dengan lampiran gambar kerja dan bill quantity atau rencana anggaran biaya bangunan.

Kontrak kerja tersebut dapat digunakan sebagai alat oleh kedua belah pihak apabila dalam perjalanya timbul masalah sehingga terjadi perselisihan, misalnya subkontraktor mengalami keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan, maka main kontraktor berhak melakukan denda sesuai sanksi yang tertulis dalam pasal ganti rugi keterlambatan.

Mengingat betapa pentingnya masing-masing pasal, maka perlu dijelaskan secara lengkap dalam SPB, namun akan sangat panjang jika dijelaskan satu persatu isi masing-masing pasal dalam surat perjanjian borongan tersebut sebagai judul artikel di blog ilmusipil.com, tapi tentu akan sangat menarik apabila ada kesempatan untuk menuliskanya 🙂

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.