Pengakhiran perjanjian borongan proyek bangunan

Pengakhiran perjanjian borongan proyek bangunan itu bisa dikarenakan oleh beberapa hal baik yang disengaja maupun tanpa sengaja, misalnya pemutusan sepihak oleh pemilik bangunan sebagai pihak pertama karena pemborongan tidak menyelesaikan pekerjaanya sesuai perjanjian. bisa juga berakhir secara otomatis karena kontraktornya mengalami pailit, atau hal-hal lainya. nah.. agar hal-hal ini tidak menjadikan perselisihan dikemudian hari, maka perlu dibuatkan kesepakatan tertulis berupa pasal pengakhiran perjanjian borongan, contohnya bisa dibuat seperti ini.

contoh isi pasal pengakhiran perjanjian borongan proyek bangunan

  1. Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan  berlakunya ketentuan  dalam  pasal 1266 dan 1267  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  untuk pengakhiran  Perjanjian  yang  diatur dalam pasal ini.
  2. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis hal  tersebut kepada  PIHAK KEDUA, dengan didahului  peringatan  tertulis sebanyak dua (2) kali berturut-turut dengan  tenggang-waktu tujuh (7) hari kalender, dalam hal PIHAK KEDUA :
    • (a) Menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh Pekerjaan Pondasi rumah semut  kepada  pihak  lain  tanpa   persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, atau
    • (b) Dalam  waktu  tujuh (7)  hari  kalender  setelah Tanggal  Mulai  Pelaksanaan  tersebut  dalam  pasal   4  Perjanjian ini tidak atau belum melaksanakan  Pekerjaan Pondasi rumah semut.
    • (c) Dalam  waktu empat belas (14) hari  kalender  berturut-turut  sama sekali menghentikan  pelaksanaan  Pekerjaan Pondasi rumah semut tanpa alasan yang wajar.
    • (d) Menolak atau mengabaikan perintah tertulis  dari  PIHAK PERTAMA    untuk   membongkar, menyingkirkan atau memperbaiki  pekerjaan  atau  bahan/barang  yang  tidak memenuhi persyaratan Perjanjian ini, atau
    • (e)        terlambat  dalam melaksanakan Pekerjaan Pondasi rumah semut sehingga keterlambatannya mencapai lima persen (5 %) dari  Bagan  Kemajuan Pekerjaan yang  telah  disepakati oleh para pihak.
    • (f)        karena   kelalaiannya  terlambat  dalam   menyelesaikan Pekerjaan Pondasi rumah semut sehingga ganti-rugi  kelambatan melampaui batas maksimum tersebut dalam Lampiran.
    • (g)        Tidak  memenuhi  kewajibannya  sebagaimana   ditentukan dalam Perjanjian ini.
  3. Perjanjian  ini dengan sendirinya berakhir dalam hal  PIHAK KEDUA   jatuh   pailit,   atau   mengajukan   petisi   atas kepailitannya,   atau  menyerahkan   pekerjaannya   sebagai  jaminan  kepada  krediturnya,  atau  sebagai  badan   usaha melakukan  likwidasi  (kecuali likwidasi  suka  rela  untuk maksud   penggabungan   atau  reorganisasi),   atau   telah  dilakukan penyitaan atas barang-barangnya.
  4. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 pasal ini, maka :
    • (a)        PIHAK  PERTAMA  berhak  mengambil-alih  dan   menguasai bahan,  barang, peralatan, perkakas yang ada di  lokasi Pekerjaan  baik  milik maupun yang  disewa  oleh  PIHAK KEDUA,  dan PIHAK PERTAMA sendiri atau dengan  menunjuk pihak  lain berhak mengadakan  bahan/barang,  peralatan dan   tenaga   kerja  serta   melanjutkan   pelaksanaan Pekerjaan Pondasi rumah semut. Sebagai konsekwensinya  PIHAK PERTAMA  berhak  memotong pembayaran yang  menjadi  hak atau akan menjadi hak PIHAK KEDUA dalam Perjanjian  ini sejumlah  seluruh biaya, pengeluaran dan kerugian  yang timbul akibat pengakhiran Perjanjian tersebut.
    •  (b)       PIHAK  KEDUA  harus menyerahkan  kepada  PIHAK  PERTAMA semua  arsip gambar, data, perhitungan  dan  keterangan lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
    • (c)        PIHAK  KEDUA  tidak berhak  menerima  pembayaran  lebih lanjut  hingga (i) Pekerjaan Pondasi rumah semut selesai  dan diterima  baik  oleh  Pemberi  Tugas,  dan  (ii)  PIHAK  PERTAMA  menerima   pembayaran untuk seluruh  Pekerjaan Subkontraktor dari Pemberi Tugas.
  5.  Jika  biaya penyelesaian Pekerjaan  Pondasi rumah semut  oleh PIHAK  PERTAMA  lebih besar  daripada  pembayaran  yang diterima  oleh PIHAK PERTAMA dari Pemberi  Tugas,  maka PIHAK  KEDUA harus membayarkan selisihnya kepada  PIHAK PERTAMA.

 

Pasal tersebut dibuat agar jelas penyelesaianya ketika perjanjian harus berakhir, dengan berakhirnya perjanjian proyek tersebut maka selesai sudah ikatan pasal-pasal yang disebutkan dalam surat janji borongan SPB, selanjutnya kita uraikan tentang pasal penyelesaian perselisihan.

Leave a Reply