Pasal Keadaan memaksa atau force majeure pada surat perjanjian borongan proyek

Pelaksanaan proyek konstruksi bangunan adakalanya terhambat oleh kondisi atau peristiwa yang diluar kemampuan sehingga menjadi penyebab tidak selesainya pekerjaan sesuai batas waktu kontrak yang ditetapkan, hal ini berarti kontraktor mengalami keterlambatan sehingga beresiko dikenakan denda, tapi pastinya kontraktor tidak akan mau membayar denda karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang diluar kekuasaan seperti bencana alam, huru hara, atau yang lainya. agar masalah ini bisa gamblang maka perlu dijelaskan tentang pasal Keadaan memaksa atau force majeure pada surat perjanjian borongan proyek, agar kedua belah pihak tahu mana hak dan kewajibanya jika peristiwa yang tidak diinginkan tersebut terjadi. berikut contohnya

 

Contoh isi Pasal Keadaan memaksa (force majeure) pada surat perjanjian borongan proyek

  1. Yang  dimaksud  dengan Keadaan  Memaksa  (“Force  Majeure”) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar  dugaan, kemampuan  dan  kekuasaan  para  pihak  yang  mengakibatkan terhambatnya  pelaksanaan  kewajiban salah satu  atau  para pihak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, yaitu :
    • Gempa   bumi,  angin  topan,  banjir,  tanah   longsor, sambaran petir, kebakaran, ledakan, benda-benda angkasa dan bencana alam lainnya;
    • Peperangan,   huru-hara,   terorisme,    pemberontakan, sabotase, embargo, pemogokan umum.
  2. Keadaan  Memaksa harus diberitahukan secara  tertulis  oleh PIHAK  KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu dua (2)  hari kalender sejak terjadinya keadaan/peristiwa tersebut. Dalam  waktu   tujuh  (7)  hari  setelah  menerima   pemberitahuan tersebut,  PIHAK  PERTAMA harus memberikan  jawaban  apakah Keadaan Memaksa tersebut dapat diakui atau tidak.
    • Apabila  dalam  waktu  tujuh  (7)  hari  setelah   menerima pemberitahuan  tersebut  PIHAK  PERTAMA  tidak   memberikan jawaban  kepada  PIHAK KEDUA, maka PIHAK  PERTAMA  dianggap menyetujui  / mengakui adanya Keadaan Memaksa seperti  yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
  3. Dalam waktu tiga (3) hari setelah berakhirnya suatu Keadaan Memaksa, PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA  laporan  mengenai Keadaan Memaksa  tersebut  serta akibatnya  pada Pekerjaan Pondasi rumah semut dengan  menyertakan bukti-bukti yang sah dari instansi yang berwenang.
  4. Tanpa mengurangi berlakunya pasal 19 “keadaan memaksa / force majeure” Perjanjian ini,  dalam hal, karena Keadaan Memaksa yang diakui oleh PIHAK PERTAMA, terjadi   kerusakan  pada  Pekerjaan   Pondasi rumah semut atau bahan/barang  yang  ada  di  lokasi  Pekerjaan dan belum terpasang, maka :
    • PIHAK  PERTAMA  dapat memerintahkan PIHAK  KEDUA  untuk membersihkan dan membuang reruntuhan, membangun kembali atau  memperbaiki pekerjaan yang rusak, mengganti  atau memperbaiki bahan/barang yang rusak, serta  melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan Pondasi rumah semut.
    • Pekerjaan pembersihan dan pembuangan reruntuhan, pembangunan  kembali  atau  perbaikan  pekerjaan   yang rusak,  serta penggantian atau  perbaikan  bahan/barang yang  rusak,  yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas perintah PIHAK PERTAMA, merupakan  Pekerjaan  Tambah sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
  5. Apabila PIHAK PERTAMA menolak atau tidak mengakui  “keadaan memaksa”  sebagaimana  disampaikan oleh PIHAK  KEDUA,  maka PIHAK KEDUA wajib memperbaiki segala kerusakan yang  terjadi atas Pekerjaan Pondasi rumah semut atau bahan/barang yang ada  di lokasi  Pekerjaan dan belum terpasang, dan  seluruh  biaya, kerugian  dan  keterlambatan yang  timbul  akibat  “keadaan memaksa” tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

 

Jadi dalam pasal tersebut dijelaskan bagaimana situasi, peristiwa atau kondisi yang bisa disebut sebagai keadaan memaksa, dan bagaimana prosedurnya apabila force majeure tersebut terjadi.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.