Ganti rugi keterlambatan pelaksanaan proyek bangunan

Adakalanya pemborong atau kontraktor dikenakan biaya ganti rugi keterlambatan pelaksanaan proyek bangunan karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai jumlah hari kerja yang telah disepakati dalam kontrak, biaya tersebut dipotongkan dari sebagian uang yang seharusnya dibayarkan oleh owner kepada kontraktor sebagai timbal balik dari pekerjaan proyek yang telah dilaksanakan.

Denda ini bisa menjadi pemacu kontraktor untuk segera menyelesaikan borongan secepat mungkin agar tidak mengalami kerugian atau setidaknya keuntungan menjadi berkurang, lebih baik selesai sebelum akhir waktu kontrak daripada di denda. tapi pastinya kontraktor akan keberatan untuk dikenakan denda jika dasar hukumnya tidak ada, untuk itu perlu dibuatkan perjanjian tertulis berupa pasal khusus ganti rugi kelambatan dalam surat perjanjian borongan (SPB) yang ditanda tangai diatas materai dan disepakati oleh kedua belah pihak, berikut ini contoh pasalnya.

 

contoh isi pasal ganti rugi keterlambatan pada surat perjanjian borongan (SPB)

  1. Jika  PIHAK KEDUA  tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Pondasi rumah semut sesuai dengan jangka waktu yang tercantum  dalam Pasal  4 “Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan”.  Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA  wajib  membayar kepada  PIHAK PERTAMA ganti rugi kelambatan sebesar  1 ‰ (satu  permil) perhari kelambatan  dengan  batas maksimum  5  % dari Harga Borongan.
  2. Untuk pembayaran ganti-rugi kelambatan, PIHAK PERTAMA berhak  memotong sejumlah ganti-rugi kelambatan tersebut dari pembayaran angsuran berikutnya yang menjadi hak  PIHAK KEDUA.

 

Jelas sudah bahwa menurut pasal tersebut memberitahukan bahwa denda keterlambatanya perhari sebesar satu permil atau 1:1000 x harga borongan, misalnya harga boronganya 1 milyar, jika terlambat 30 hari berapa dendanya? 1/1000 x 1 milyar = 1juta perhari. total dendanya 30hari x 1juta = 30 juta, masih dibawah nilai denda maksimal sebesar 5% dari harga borongan, yaitu sebesar 50juta, jadi kontraktor tidak terkena cut off, tapi mengalami kerugian karena harus membayar denda ditambah lagi namanya jadi jelek karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sehingga memperkecil peluang untuk mendapatkan kontrak proyek berikutnya, tapi kelambatan itu bisa dimaklumi apabila terjadi keadaan memaksa/ force majeure atau adanya kebijakan resmi pemerintah.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.