Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Berikut ini kita sajikan daftar partai politik peserta pemilu 2019 lengkap dengan nomor urut dari komisi pemilihan umum (KPU). Pada tahun 2019 dilaksanakan pemilu presiden dan legislatif secara bersamaan, adapun capres dan cawapres yang akan bersaing kali ini adalah pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno.

 

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat nasional

No Nama Partai
1 PKB / PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 GERINDRA / GERAKAN INDONESIA RAYA
3 PDI P / PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4 GOLKAR / PARTAI GOLONGAN KARYA
5 NASDEM / PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
6 GARUDA / PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
7 BERKARYA / PARTAI BERKARYA
8 PKS / PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9 PERINDO / PARTAI PERSATUAN INDONESIA
10 PPP / PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
11 PSI / PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
12 PAN / PARTAI AMANAT NASIONAL
13 HANURA / PARTAI HATI NURANI RAKYAT
14 PARTAI DEMOKRAT
19 PBB / PARTAI BULAN BINTANG
20 PKP I / PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

1. PKB / PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Partai PKB

Partai PKB

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), adalah sebuah partai politik berideologi Konservatisme di Indonesia. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 (29 Rabi’ul Awal 1419 Hijriyah) yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan A. Muhith Muzadi).

  • Ketua: Muhaimin Iskandar
  • Pendiri: Abdurrahman Wahid
  • Didirikan: 23 Juli 1998

2. GERINDRA / GERAKAN INDONESIA RAYA

Partai Gerindra

Partai Gerindra

Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra, adalah sebuah partai politik di Indonesia yang didirikan dan diketuai oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto. Partai Gerindra berdiri pada tanggal 6 Februari 2008. Pengurus dan aktivis partai ini dicirikan dengan pakaian safari lengan pendek dan panjang, serta kopiah hitam. Inspirasi nama Gerindra berasal dari nama partai lama, Perindra, yang merupakan pemberian langsung dari Presiden Soekarno.

Pada periode 2009-2014, Partai Gerindra berada di luar kabinet pemerintahan pusat bersama Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan dan Partai Hanura.

Pada Pemilu 2014, partai Gerindra mendapatkan 73 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Partai Gerindra mengusung Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Pembina sebagai calon presiden. Pada periode 2014-2019, Partai Gerindra kembali berada di luar kabinet pemerintahan pusat bersama .

  • Ketua: Prabowo Subianto
  • Pendiri: Prabowo Subianto, Fadli Zon, Hashim Djojohadikusumo, Muchdi Purwoprandjono, Suhardi
  • Didirikan: 6 Februari 2008
Jati Diri Partai Gerindra

Berdasarkan dokumen Manifesto Partai Gerindra, jati diri Partai GERINDRA adalah:

Kebangsaan = Partai Gerindra adalah partai yang berwawasan kebangsaan yang berpegang teguh pada karakter nasionalisme yang kuat, tangguh, dan mandiri. Wawasan kebangsaan ini menjadi jiwa dalam mewujudkan segala aspek kehidupan bernegara yang sejahtera, jaya dan sentosa .

Kerakyatan = Partai Gerindra adalah partai yang dibentuk dari, oleh, dan untuk rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah atas Republik Indonesia. Keberpihakan pada kepentingan rakyat merupakan sebuah keniscayaan dalam arti semua pihak yakin untuk mewujudkan secara optimal hak-hak seluruh rakyat dalam segala aspek kehidupannya utamanya di bidang kehidupan politiknya terlebih lagi kehidupan kegiatan ekonominya.

Religius = Partai Gerindra adalah partai yang memegang teguh nilai‐nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan masing‐ masing. Nilai‐nilai religius senantiasa menjadi landasan bagi setiap jajaran pengurus, anggota, dan kader Partai Gerindra dalam bersikap dan bertindak.

Keadilan Sosial = Partai Gerindra adalah partai yang mencita‐citakan suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial, yakni masyarakat yang adil secara ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan kesetaraan gender. Keadilan sosial harus didasari atas persamaan hak, pemerataan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Ikrar Kader Partai Gerindra
  1. Siap sedia melanjutkan perjuangan pendiri bangsa, untuk mewujudkan cita cita Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945
  2. Siap sedia membela Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang dasar 1945
  3. Siap sedia membela kepentingan rakyat Indonesia, di atas kepentingan pribadi maupun golongan
  4. Senantiasa setia kepada cita cita luhur partai
  5. Tunduk dan patuh kepada ideologi dan disiplin partai, serta menjaga kehormatan, martabat, dan kekompakan partai

3. PDI P / PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

partai PDI Perjuangan

partai PDI Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Lahirnya PDI-P dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Dampak politik dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional. Walaupun sebelum peristiwa ini Megawati tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dan anggota Komisi I DPR, namun setelah peristiwa inilah, namanya dikenal di seluruh Indonesia.

  • Ketua: Megawati Soekarnoputri
  • Pendiri: Megawati Soekarnoputri
  • Didirikan: 10 Januari 1999, Indonesia

4. GOLKAR / PARTAI GOLONGAN KARYA

Partai Golkar

Partai Golkar

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.
Pada tahun 1964 untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno), golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber Golkar, pada tanggal 20 Oktober 1964. Terpilih sebagai Ketua Pertama, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Pada awal pertumbuhannya, Sekber Golkar beranggotakan 61 organisasi fungsional yang kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. Ini terjadi karena adanya kesamaan visi di antara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

  • Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
  • Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
  • Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
  • Organisasi Profesi
  • Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
  • Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
  • Gerakan Pembangunan

Untuk menghadapi Pemilu 1971, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik Golkar kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar.

Hasilnya di luar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh provinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR.

Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi Golkar. Golkar menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya.

September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi Golkar pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno.

Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar.

Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis.

Setelah Soeharto mengundurkan diri pada 1998, keberadaan Golkar mulai ditentang oleh para aktivis dan mahasiswa.

  • Ketua: Airlangga Hartarto
  • Pendiri: Soeharto
  • Didirikan: 20 Oktober 1964

5. NASDEM / PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

Partai Nasdem

Partai Nasdem

Partai NasDem adalah sebuah partai politik di Indonesia yang baru diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini didukung oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi bernama sama yaitu Nasional Demokrat.

Pada Januari 2013, KPU menetapkan 10 partai politik yang lolos tahapan verifikasi administrasi dan faktual, dan menjadikan Partai NasDem sebagai satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Pada bulan yang sama, partai ini diramaikan oleh isu terjadinya konflik di tataran para elit partai. Ketua Majelis Tinggi Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, kabarnya akan dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai NasDem pada Kongres Partai NasDem yang akan diadakan pada 25 Januari 2013 di Jakarta. Pada bulan tersebut juga terjadi aksi pemecatan terhadap Sekjen DPW DKI Garda Pemuda Nasdem, Saiful Haq, sekaligus pembekuan kepengurusan DPW tersebut. Pada kongres perdana partai ini, yang diadakan pada Januari 2013, seluruh peserta kongres Partai NasDem yang berasal dari seluruh Indonesia secara aklamasi sepakat mengangkat Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai NasDem yang baru, menggantikan Patrice Rio Capella.

  • Ketua: Surya Paloh
  • Pendiri: Patrice Rio Capella, Ahmad Rofiq, Sugeng Suparwoto
  • Didirikan: 11 November 2011

6. GARUDA / PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA

Partai Garuda

Partai Garuda

Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Partai Garuda (bahasa Inggris: Garuda Party), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Garuda dideklarasikan pada tanggal 16 April 2015. Ahmad Ridha Sabana menjabat sebagai Ketua Umum partai. Pada tahun 2015, melalui surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Partai Garuda mendapatkan ketetapan hukum dan resmi menjadi partai politik.
Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) ini merupakan perubahan nama partai yang didirikan oleh seorang menteri dan ketua MPR/DPR periode 1997-1999 di zaman Orde Baru, Harmoko yakni Partai Kerakyatan Nasional. Partai Kerakyatan Nasional didirikan di Jakarta pada tanggal 30 November 2007, lalu pada 5 April 2008 disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan No. M. HH-25.AH.11.01 tahun 2008. Deklarasi Partai Kerakyatan Nasional dilaksanakan pada tanggal 19 April 2008 di Gedung Joang, Jakarta.

Di partai berlambang beringin hijau itu Harmoko menjadi Ketua Parampara/penasehat partai (pembina). Sementara Ketua Umum DPP Partai Kerakyatan Nasional (PKN) dijabat oleh Soebiantoro Soemantoro dan Sekretaris Jenderal dijabat oleh Jemmy Setiawan. Tak banyak pesohor atau figur publik yang menjadi pengurus partai ini. Satu-satunya figur pengurus yang dikenal luas oleh publik adalah artis Jamal Mirdad, yang duduk sebagai Deputi I Bidang Internal. Partai ini digaungkan akan mengikuti Pemilu 2009. Namun pada tanggal 30 Mei 2008 Partai Kerakyatan Nasional (PKN) yang diusung mantan Ketua Umum Golkar itu tidak lolos verifikasi administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). PKN bersama 12 partai politik baru lainnya, diumumkan KPU tidak memenuhi syarat administrasi. Partai ini kemudian tak lagi terdengar suaranya.

Delapan tahun kemudian tepatnya tanggal 3 April 2015, Partai Kerakyatan Nasional menggelar kongres perdana di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta. Salah satu keputusan dalam kongres itu mengubah nama partai menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia, disingkat Partai Garuda. Dengan cara tersebut, Partai Garuda tidak butuh verifikasi dari Kemenkum HAM, cukup laporan perubahan. Harmoko absen dalam kongres tersebut. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dirombak. Kepemimpinan partai diserahkan secara simbolik dari Soebiantoro Soemantoro kepada Ahmad Ridha Sabana. Dilansir dari tirto.id, Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri mengatakan Partai PKN sudah tidak aktif dan Pak Harmoko sudah tidak mau berpolitik. Mansuri mengatakan nyaris tak ada seorang pengurus PKN yang terlibat dalam Partai Garuda.

Pada 2 September 2015, Partai Garuda mendapat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-16.AH.11.01 tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dari Kemenkum HAM. Sedangkan untuk perubahan AD/ART dari Partai PKN ke Partai Garuda (diajukan oleh DPP PKN pada 17 September 2015) disahkan oleh Kemenkum HAM pada 2 Desember 2015 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-21.AH.11.01 tahun 2015. Pada tanggal 23 Maret 2017, Partai Garuda kembali merombak kepengurusan. Kepengurusan Partai Garuda yang baru itu disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-07.AH.11.01 tahun 2017 pada 27 April 2017.

  • Ketua umum Ahmad Ridha Sabana
  • Didirikan: 16 April 2015

7. BERKARYA / PARTAI BERKARYA

Partai Berkarya

Partai Berkarya

Partai Berkarya, adalah sebuah partai politik yang merupakan fusi dari 2 partai politik, yaitu Partai Beringin Karya dan Partai Nasional Republik. Partai ini didirikan pada tanggal 15 Juli 2016, dan mendapatkan legitimasi hukum dan sah sebagai partai politik di Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2016 setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengeluarkan surat keputusan. Partai Berkarya dipimpin oleh Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, dan posisi Sekretaris Jenderal dijabat oleh Priyo Budi Santoso. Tommy sebelumnya menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi dan Dewan Pembina Partai.

Partai Berkarya pada umumnya membuat program yang nyaris sama dengan partai lainnya, seperti memberikan bantuan kepada petani, nelayan, hingga usaha kecil dan menengah. Mereka juga menargetkan untuk bisa mengikuti Pemilu 2019 dan menempati peringkat 3 besar.
Pada tahun 2009, Tommy Soeharto ikut bertarung memperebutkan kepemimpinan Partai Golkar, bekas kendaraan politik ayahnya, namun gagal meraih suara. Pada tahun 2016, sebuah laporan menyatakan bahwa Tommy akan kembali mengikuti pemilihan ketua umum Golkar, namun dirinya tidak berpartisipasi. Sebagai gantinya, ia bergabung dengan Partai Berkarya yang baru terbentuk.

Berkarya adalah hasil penggabungan dari Partai Beringin Karya dan Partai Nasional Republik (Nasrep). Partai ini didirikan pada tanggal 15 Juli 2016 bertepatan dengan ulang tahun Tommy, dan diakui oleh pemerintah sebagai partai politik yang sah pada tanggal 17 Oktober 2016. Pada tanggal 13 Oktober 2017, partai ini terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bersaing di pemilihan umum tahun 2019.

Secara kontroversial, Partai Berkarya menggunakan logo pohon beringin dan warna kuning yang telah menjadi ciri khas Golkar. Ketua Umum Berkarya Neneng A. Tuty mengatakan bahwa ini hanya kesamaan semata-mata dan bukan upaya untuk meniru Golkar.

  • Ketua: Tommy Soeharto
  • Didirikan 15 Juli 2016

8. PKS / PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

partai PKS

partai PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. Asal usul PKS dapat ditelusuri dari gerakan dakwah kampus yang menyebar di universitas-universitas Indonesia pada 1980-an. Gerakan ini dapat dikatakan dipelopori oleh Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia dari Masyumi (dibubarkan pada 1960) yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967. Lembaga ini awalnya fokus kepada usaha mencegah kegiatan misionari Kristen di Indonesia. Peran DDII yang paling krusial adalah kelahiran Lembaga Mujahid Dakwah yang berafiliasi dengan DDII, dipimpin Imaduddin Abdulrahim yang aktif melakukan pelatihan keagamaan di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung.

Pada 1985, rezim Orde Baru mewajibkan seluruh organisasi massa menjadikan Pancasila sebagai asasnya. Ini membuat sejumlah tokoh Islamis berang dan menyebut rezim Soeharto telah memperlakukan politik Islam sebagai kutjing kurap. Pada saat yang sama, Jamaah Tarbiyah meraih momentumnya di kalangan mahasiswa kader Rohis dan aktivis dakwah di kampus-kampus. Pada tahun 1993, Mustafa Kamal, seorang kader Jamaah Tarbiyah, memenangi pemilihan mahasiswa untuk Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, kader Jamaah pertama yang memegang kekuasaan di level universitas. Setahun kemudian, Zulkieflimansyah, juga kader Jamaah Tarbiyah, menjadi Ketua Senat Mahasiswa di universitas yang sama.

Para anggota Jamaah Tarbiyah kemudian mendirikan Lembaga Dakwah Kampus, yang kemudian menjadi unit-unit kegiatan mahasiswa yang resmi di berbagai kampus sekuler di Indonesia, seperti di Universitas Indonesia, terutama oleh para aktivis Forum Studi Islam.

Saat itu, kata usrah yang sering dipakai untuk menyebut kelompok-kelompok kecil pengajian di LDK mulai diasosiasikan, dengan menggunakan sistem sel ala Ikhwanul Muslimin untuk merekrut kader.

Meskipun adanya berbagai faksi dan kubu di dalam tubuh LDK, semuanya sepakat membentuk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) pada 1986.. Pertemuan tahunan ke-10 FSLDK di Malang pada 1998 dimanfaatkan untuk deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

  • Ketua: Sohibul Iman
  • Didirikan: 20 April 2002

9. PERINDO / PARTAI PERSATUAN INDONESIA

Partai Perindo

Partai Perindo

Partai Persatuan Indonesia atau biasa disingkat Partai Perindo adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo, pengusaha dan pemilik MNC Group, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang media. Perindo di deklarasikan pada 7 Februari 2015 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. Pada acara deklarasi tersebut, dihadiri oleh beberapa petinggi Koalisi Merah Putih (KMP), seperti Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz. Selain itu juga hadir Wiranto, Ketua Umum Hanura. Awalnya Perindo adalah ormas yang baru dideklarasikan pada 24 Februari 2013 di Istora Senayan, Jakarta

  • Ketua: Hary Tanoesoedibjo
  • Pendiri: Hary Tanoesoedibjo
  • Didirikan: 7 Februari 2015

10. PPP / PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Partai PPP

Partai PPP

Partai Persatuan Pembangunan (disingkat PPP atau P tiga) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973 partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Parmusi. Ketua sementara saat itu adalah Mohammad Syafa’at Mintaredja. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973.

  • Ketua: Muhammad Romahurmuziy
  • Didirikan: 5 Januari 1973

11. PSI / PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

Partai PSI

Partai PSI

Partai Solidaritas Indonesia (disingkat PSI) adalah partai politik di Indonesia yang baru didirikan pasca Pemilu tahun 2014. Partai ini diketuai oleh mantan presenter berita Grace Natalie. Partai ini cenderung mengambil target partisipan kalangan anak muda, perempuan dan lintas agama. Tokoh-tokoh partai ini banyak mengajak warga negara muda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Sebagai contoh adalah dalam perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-70 (pada Agustus 2015) dan Pemilu Kepala Daerah serentak (pada Desember 2015). Tokoh-tokoh partai ini menggunakan media sosial Twitter dan Facebook secara aktif untuk mengajak warga muda dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebagai contoh adalah dengan menciptakan hash tag pada jejaring sosial seperti #Merdeka100Persen saat HUT RI ke 70 dan #KepoinPilkada saat Pilkada serentak pada Desember 2015 yang lalu..

Partai ini telah menyelenggarakan Kopi Darat Nasional (KopDarNas) yang bertempat di Jakarta pada tanggal 16 November 2015.

Partai ini membawa platform tentang solidaritas, pluralitas beragama, suku, dan bangsa. Partai ini mengklaim akan mengisi tokoh-tokoh partai dengan anak muda dan tidak ingin adanya “bekas” politisi partai lain yang memasuki partai ini. Ada aturan bahwa pengurus partai dibatasi maksimal 45 tahun, dan saat ini pengurus daerah rata-rata berumur 20-30 tahun. Selain itu Partai ini tidak mau bertumpu kepada seorang tokoh untuk mengangkat nama partai, seperti partai politik lain kebanyakan. Partai ini juga mengklaim transparansi sumbangan finansial, khususnya memisahkan pengaruh bisnis dari operasional partai.

Partai ini resmi menjadi Badan Hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016. Partai ini jadi satu-satunya Partai baru yang lolos seleksi badan hukum pasca Pilpres 2014

  • Ketua: Grace Natalie
  • Pendiri: Grace Natalie, Isyana Bagoes Oka, Raja Juli Antoni
  • Didirikan: 16 November 2014

12. PAN / PARTAI AMANAT NASIONAL

Partai PAN

Partai PAN

Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Asas partai ini adalah Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam (AD Bab II, Pasal 3 ). PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tgl. 27 Agustus 2003. Ketua Umum saat ini adalah Zulkifli Hasan. Ketua Majelis Pertimbangan Partai dijabat oleh Soetrisno Bachir. Ketua Dewan Kehormatan Partai dijabat oleh Amien Rais.

Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, PPSK Muhamadiyah, dan Kelompok Tebet.

PAN dideklarasasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya mantan Ketua umum Muhammadiyah Prof. Dr. H. Amien Rais, , Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Faisal Basri, M.A., A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao, dan lainnya.

Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5–6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN).

PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material, dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN menganut prinsip non-sektarian dan non-diskriminatif. Untuk terwujudnya Indonesia Baru, PAN pernah melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara federasi sebagai jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa.

Pada Pemilu 2004, PAN mencalonkan pasangan Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk dipilih secara langsung. Pasangan ini meraih hampir 15% suara nasional.

Pada 11 Desember 2011 Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Rapat Kerja Nasional PAN 2011 di Jakarta secara resmi mendukung Ketua Umum PAN Hatta Rajasa sebagai bakal calon presiden dalam Pemilu 2014

  • Ketua: Zulkifli Hasan
  • Pendiri: Amien Rais
  • Didirikan: 23 Agustus 1998

13. HANURA / PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Partai Hanura

Partai Hanura

Partai Hati Nurani Rakyat, atau Partai Hanura, adalah sebuah partai politik di Indonesia. Dalam Pemilu 2009, partai ini bernomor urut 1. Hanura kembali lolos dalam Pemilu 2014, dan mendapat nomor urut 10. Partai Hanura dirintis oleh Wiranto bersama para tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13 November-2006.

  • Ketua: Oesman Sapta Odang
  • Pendiri: Wiranto
  • Didirikan: 21 Desember 2006

14. PARTAI DEMOKRAT

Partai Demokrat

Partai Demokrat

Partai Demokrat adalah sebuah partai politik Indonesia. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Pendirian partai ini erat kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo Bambang Yudhoyono, yang kala itu menjadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati, menjadi presiden. Karena hal inilah, Partai Demokrat terkait kuat dengan figur Yudhoyono.

Pada Kongres IV Partai Demokrat yang diadakan di Hotel Shangri-La, Surabaya, 12 Mei 2015, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Ketua Umum untuk periode 2015-2020

  • Ketua: Susilo Bambang Yudhoyono
  • Pendiri: Susilo Bambang Yudhoyono
  • Didirikan: 9 September 2001

19. PBB / PARTAI BULAN BINTANG

Partai Bulan Bintang

Partai Bulan Bintang

Partai Bulan Bintang (PBB) adalah sebuah partai politik Indonesia berasaskan Islam dan juga sebagai partai penerus Masyumi yang pernah jaya pada masa Orde Lama. Partai Bulan Bintang didirikan pada 17 Juli 1998.
Partai Bulan Bintang telah ikut pemilu selama empat kali yaitu pada Pemilu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Pada Pemilu tahun 1999, Partai Bulan Bintang mempu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2% dan meraih 13 kursi DPR RI. Sementara pada Pemilu 2004 memenangkan suara sebesar 2.970.487 pemilih (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR.

Partai ini sebelumnya diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra, tokoh yang pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara di massa Presiden SBY, Yusril juga dikenal sebagai tokoh yang memelopori Amendemen Konstitusi Pasca Reformasi, di tengah tuntutan Federalisme dari beberapa tokoh. Berikutnya MS Kaban dipilih sebagai ketua umum pada 1 Mei 2005. MS Kaban ketika itu menjabat Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I.

Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2009, partai ini memeroleh suara sekitar 1,8 juta yang serata dengan 1,7% yang berarti tidak mampu meraih perolehan suara melebihi parliamentary threshold 2,5% sehingga berakibat pada tidak memiliki wakil seorang pun di DPR RI , meski di beberapa daerah pemilihan beberapa calon anggota DPR RI yang diajukan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Anggota DPR RI. Dalam pemilu legislatif 2014, PBB meraih suara sebesar 1 sampai 2 persen yang dianggap tidak lolos bersama PKPI.

Namun, partai yang memperjuangkan syari’at Islam masuk dalam sistem hukum di Indonesia sebagai icon perjuangannya ini, masih memiliki sekitar 400 Anggota DPRD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Sejak Muktamar ke-3, April 2010, di Medan partai ini telah menetapkan kembali MS Kaban sebagai Ketua Umum Sedangkan BM Wibowo Hadiwardoyo mantan Sekjen Organisasi massa Islam Hidayatullah diangkat sebagai Sekretaris Jenderal dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc. sebagai Ketua Majelis Syura sedangkan DR. Fuad Amsyari sebagai Ketua Dewan Kohormatan Partai. Partai ini kemudian diloloskan KPU sebagai peserta pemilu 2014 dan mendapat nomor urut 14.

Pada 26 April 2015, Yusril Ihza Mahendra terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang di Muktamar IV PBB menggantikan MS Kaban. Ia terpilih terpilih secara aklamasi setelah calon lainnya Rhoma Irama tidak datang ke arena muktamar pada pemilihan ketua umum

  • Ketua: Yusril Ihza Mahendra
  • Pendiri: Yusril Ihza Mahendra
  • Didirikan: 17 Juli 1998

20. PKP I / PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

Partai PKPI

Partai PKPI

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), sebelumnya bernama Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini dideklarasikan di Jakarta tanggal 15 Januari 1999. PKPI pertama kali ikut serta dalam Pemilu 1999. PKPI bermula dengan dibentuknya Gerakan Keadilan, dan Persatuan Bangsa (GKPB) pada tahun 1998 yang dikoordinasikan oleh Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmadja, David Napitupulu dan Tatto S. Pradjamanggala.

Ketua Umum PKPI saat ini dijabat oleh Diaz Faisal Malik Hendropriyono, sejak 19 Mei 2018.
Pada pemilihan umum legislatif 1999, partai ini memenangkan 1.01% suara. Ini tidak cukup untuk memenuhi syarat untuk maju dalam pemilu berikutnya, sehingga anggota partai membentuk partai baru dengan nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pimpinan partai tetap di tangan Edi Sudradjat. Pada pemilihan umum legislatif 2004, partai ini memenangkan 1.3% suara dan 1 dari 550 kursi. Pada pemilihan umum legislatif 2009, partai ini mendapatkan 0.9 persen suara, kurang dari ambang batas pemilihan 2.5 persen, yang berarti bahwa partai ini kehilangan seluruh kursinya di Dewan Perwakilan Rakyat.

Partai ini menentang International Monetary Fund dan privatisasi. Dukungan utama terhadap PKPI berasal dari Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

  • Pendiri: Try Sutrisno, Edi Sudradjat, Hayono Isman, Tatto Sugiarta Pradjamanggala
  • Didirikan: 15 Januari 1999

 

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Lokal Aceh

15 PARTAI ACEH /PA
16 PARTAI SIRA
17 PARTAI DAERAH ACEH
18 PARTAI NANGROE ACEH / PNA

15. PARTAI ACEH /PA

Partai Aceh

Partai Aceh

Partai Aceh adalah salah satu partai politik lokal di provinsi Aceh, Indonesia. Partai ini ikut dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2009 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh.

Partai Aceh dahulu bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kemudian pernah berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri.

Dalam Pemilu 2009, Partai Aceh meraih suara mayoritas di Provinsi Aceh dengan menguasai 47% kursi yang tersedia namun pada pemilu 2014 hanya mampu merebut 26 kursi dari 81 kursi.

V i s i

Membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal lima belas Agustus (15-08-2005) antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

M i s i

Mentransformasi dan atau membangun wawasan berpikir Masyarakat Aceh dari citra Revolution party menjadi citra Development Party dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan Bangsa Indonesia.”

  • Ketua: Muzakir Manaf
  • Didirikan: 7 Juni 2007

16. PARTAI SIRA

Partai SIRA

Partai SIRA

Partai SIRA adalah satu partai politik lokal di Indonesia. Partai ini ikut dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2009, 2019 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh.

Sebelum tahun 2017, Partai SIRA mempunyai kepanjangan Partai Suara Independen Rakyat Aceh

  • Ketua: M Taufiq Abda
  • Didirikan: Desember 2007

17. PARTAI DAERAH ACEH

Partai Daerah Aceh

Partai Daerah Aceh

Partai Daerah Aceh adalah salah satu partai politik lokal di provinsi Aceh, Indonesia. Partai ini ikut dalam Pemilihan umum legislatif Indonesia 2009, 2014, 2019 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh.

Partai Daerah Aceh merupakan satu dari tiga partai lokal di Aceh yang lolos untuk mengikuti pemilu legislatif 2014. Sebelumnya Partai Daerah Aceh (PDA) menyerahkan berkas pendaftaran sebagai peserta pemilu 2012 ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Selasa 4 September 2012. Partai Daerah Aceh sebenarnya bukan partai lokal baru. Partai Daerah Aceh berdiri pada tahun 2007 sebagai Partai Daulat Aceh. Karena Partai Daulat Aceh tidak mencapai perolehan suara batas minimal untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya, sehingga Partai Daulat Aceh di ganti nama menjadi Partai Damai Aceh.

Pada Januari 2016, PDA mengubah kembali namanya yang awalnya Partai Damai Aceh menjadi Partai Daerah Aceh karena pada Pileg 2014 partai tersebut tidak berhasil memperoleh suara maksimal yang dipersyaratkan oleh aturan ambang batas pemilu 2019. Sehingga didaftarkan lagi ke Kementerian Hukum dan HAM pada 31 Oktober 2017 dan disahkan dalam dokumen SK Kemenkunham W.1-864.AH.11.01 Tahun 2016

  • Ketua umum Jamaluddin
  • Sekretaris jenderal Teungku Razuan
  • Didirikan: 20 September 2011

18. PARTAI NANGROE ACEH / PNA

Partai Nangroe Aceh

Partai Nangroe Aceh

Partai Nanggroe Aceh (disingkat PNA) adalah salah satu partai politik lokal di provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum tahun 2017, partai ini bernama Partai Nasional Aceh. Partai ini akan ikut dalam Pemilihan umum legislatif Indonesia 2014 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh.

Partai ini didirikan pada 24 April oleh Gubernur Aceh 2007-2012 Irwandi Yusuf. Pada saat pendaftaran itu, Irwandi Yusuf sendiri tidak hadir. Mereka yang datang ke Kanwil Depkumham Aceh untuk menyerahkan dokumen persyaratan pendirian partai antara lain, Irwansyah alias Teungku Mukhsalmina (Mantan Panglima GAM Aceh Rayeuk), Muharram Idris (mantan Ketua KPA Aceh Rayeuk), Ligadinsyah (mantan juru bicara Partai Aceh/mantan Panglima GAM Linge), Amni bin Ahmad Marzuki (mantan juru runding GAM), Tarmizi, Lukman Age dan Thamren Ananda (mantan Sekjen Partai Rakyat Aceh). Proses pendaftaran ditandai dengan penyerahan dokumen kelengkapan persyaratan yang dilakukan oleh Mukhsalmina dan diterima oleh Kepala Divisi Administrasi pada Kanwail Depkumham Aceh, Syamsul Bahri.

Pada 2 Mei 2017, PNA ini mengubah namanya yang awalnya Partai Nasional Aceh menjadi Partai Nanggroe Aceh karena pada Pileg 2014 partai tersebut tidak berhasil memperoleh suara maksimal yang dipersyaratkan oleh aturan ambang batas pemilu 2019. Sehingga didaftarkan lagi ke Kementerian Hukum dan HAM pada Juni 2017 dan disahkan dalam dokumen SK Kemenkunham W1-306.AH.11.01 Tahun 2017

  • Ketua umum Irwandi Yusuf
  • Sekretaris jenderal Miswar Fuady
  • Didirikan: 4 Desember 2011

 

Begitulah daftar partai politik atau parpol peserta pemilu tahun 2019 di indonesia disertai dengan nomor urutnya yang dirangkum dari wikipedia. Pilihan parpol boleh berbeda namun pestatuan serta kebersamaan tetap kita jaga guna membangun indonesia menuju puncak kejayaanya.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.